Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yaitu : 

1. Spesifik; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama. 
2. Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. 
3. Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi. 
4. Relevant; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur. 
5. Timelines; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum. 
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD. 
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja. 
4. Kebutuhan statistik pemerintah. 
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Dinas KomunikasiI dan nformatika Kabupaten Bantul merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara.

Download INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KONAWE UTARA

Dinas Kominfo Konut Sosialisasi Pembentukan PPID di Tingkat Kecamatan dan Desa

WANGGUDU, BKK – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar sosialisasi sekaligus pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat Kecamatan dan desa, Selasa (7/11/2033).

Sosialisasi dan pembentukan PPID kecamatan dan desa yang berlangsung di Aula Kelurahan Andowia Kecamatan Andowia dibuka Camat Andowia, Arman Lasilara. Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Dinas Kominfo, Syahruddin dan para Kepala Desa se kecamatan Andowia.

Arman Lasilara mengatakan pihaknya sangat menyambut baik kegiatan sosialisasi PPID yang digelar Dinas Kominfo. Menurutnya kegiatan itu sangat penting untuk penyebarluasan informasi bermanfaat yang ada di desa maupun kecamatan.

“Saya harap seluruh kepala desa yang hadir dalam kegiatan bisa mengikuti dan mencermati dengan baik sosialisasi ini,” pinta Arman.

Kepala Dinas Kominfo, Suharto Kasim Panto melalui Kepala Bidang Komunikasi Publik, Ardin Sito mengatakan PPID di kecamatan dan desa yang akan dibentuk ini berfungsi sebagai PPID pembantu. PPID kecamatan dan desa akan membantu PPID utama Kabupaten.

Sehingga dijelaskan Ardin semua informasi yang disampaikan oleh PPID kecamatan maupun desa tidak serta merta disebarluaskan melalui website resmi PPID pemerintah daerah. Namun harus melalui verifikasi dari PPID Kabupaten yang berpusat di Dinas Kominfo setempat.

“Sehingga informasi dan dokumentasi yang disampaikan merupakan informasi yang terpercaya karena sudah melalui verifikasi dari PPID pusat,” jelas Ardin.

Pria yang akrab disapa Citos tersebut mengatakan dalam sosialisasi itu peserta juga dibekali pemahaman tentang jenis informasi yang layak untuk dikonsumsi publik. Dia mengungkap kegiatan di Kecamatan Andowia merupakan kegiatan awal. Selanjutnya Dinas Kominfo akan melanjutkan kegiatan serupa hingga ke seluruh kecamatan.

“Kemarin ada yang dibilang Konasara dalam gambar, sekarang kita ubah lagi jadi Konasara dalam digital,” tutup Ardin.

Untuk merumuskan dan mensinkronkan program kerja untuk lebih mengefisienkan pelayanan kepada masyarakat, hari ini Selasa (18/07/2023) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kab. Konawe Utara mengadakan Rapat Pengusulan Program Kerja di Ruang Rapat Dinas KOMINFO.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kadis KOMINFO Drs. Suharto K. Panto bersama Sekertaris Syahruddin, S.E., M.M yang juga dihadiri oleh para Kepala Bidang, Kasubag, dan para staf bersama-sama menuangkan ide-ide kreatif yang dapat berkontribusi bagi kemajuan pembangunan daerah.

Untuk Bidang Komunikasi Publik yang di kepalai oleh Ardin Sito A. S.SI memaparkan bahwa di bidangnya telah menyiapkan program Podcast bagi Pimpinan Daerah serta para Kepala OPD sebagai sarana untuk mempublikasikan program dan capaian kinerja, bahkan Podcast ini dinilai mampu mengahdirkan motivasi bagi masyarakat untuk bersama-sama membangun Konawe Utara.

Disamping itu, Bidang Komunikasi Publik akan lebih mengefektifkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tiap-tiap OPD untuk mewujudkan Konawe Utara Satu Data.

Bidang E-Goverment yang dikepalai oleh Ardiansyah, S.Si memaparkan bahwa bidangnya menjadikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai fokus program untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Tidak ketinggalan, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikepalai oleh Hasbudi, S.T. juga ikut memaparkan program yang akan dilaksanakan. Menyadari akan kebutuhan internet di setiap sektor pemerintahan, Kabid TIK menginginkan agar di tiap PUSKESMAS juga mendapatkan jaringan WiFi agar oelayanan keoada masyarakat dapat lebih maksimal dan efisien.

Sebagai Pimpinan DISKOMINFO, Drs Suharto K. Panto akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodir seluruh program yang telah diusulkan, baik dari sarana maupun prasarana yang dibutuhkan di tiap-tiap bidang.

Namun Beliau juga mengharapkan kepada Kabid, Kasubag, dan para staf untuk lebih meningkatkan kedisiplinan serta etis kerja dalam menjalankan progran.

”Saya sebagai pimpinan, mengharapkan kerjasama dan kedisiplinan dari teman-teman. Ibarat sebuah kendaraan, kita semua saling keterkaitan dan saling membutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kesempatan ini, saya mengajak rekan-rekan semua untuk bersama-sama untuk mewujudkan visi-misi Daerah melalui DISKOMINFO untuk menciptakan Konawe Utara Yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.” ungkap Kadis KOMINFO Suharto K. Panto.